JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah mengamankan satu terobosan diplomatik paling signifikan dalam sejarah pelayanan haji. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Kerajaan Arab Saudi, untuk pertama kalinya, telah memberikan izin kepada negara asing—Indonesia—untuk memiliki lahan dan membangun fasilitas permanen berupa “Kampung Haji” di kota suci Makkah.
Kesepakatan bersejarah yang dicapai melalui lobi intensif ini kini telah memasuki babak selanjutnya yang krusial: proses lelang (bidding) pengadaan lahan. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahkan telah meninjau langsung salah satu lokasi prospektif di Makkah.
Langkah ini menandai revolusi dalam upaya Indonesia untuk memberikan pelayanan terpadu dan berkualitas tinggi bagi jutaan jemaah haji dan umrahnya.
Langkah Sejarah: Arab Saudi Ubah Undang-Undang
Kabar pencapaian monumental ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa izin ini adalah hasil dari upaya lobi yang gigih kepada pemerintah Arab Saudi, yang ia datangi beberapa kali.
“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan Kampung Indonesia di kota Makkah,” kata Prabowo dalam pidatonya, seperti dikutip dari Detik News dan Kompas TV. “Saya datangi beberapa kali, saya lobi terus, mungkin beliau (Putra Mahkota MBS) kasihan sama kita.”
Signifikansi dari izin ini tidak dapat diremehkan. Prabowo menegaskan bahwa Arab Saudi secara khusus merevisi undang-undangnya untuk memfasilitasi proyek Indonesia ini.
“Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci,” tegas Prabowo. “Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ini luar biasa.”
Terobosan ini dicatat sebagai simbol kepercayaan yang mendalam antara kedua negara dan komitmen kuat pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Memasuki Tahap Lelang: Lokasi Strategis 80 Hektare Diincar
Menindaklanjuti lampu hijau tersebut, proyek ini langsung bergerak cepat. Menurut laporan Detik Hikmah, proses pengadaan lahan kini telah memasuki tahap negosiasi dan lelang (bidding).
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak telah meninjau langsung lokasi yang menjadi alternatif utama, yakni di kawasan strategis Jabal Hindawiyah, Makkah. Lokasi ini berada di dalam “Masar Project,” sebuah kawasan pengembangan baru yang modern di Makkah.
“Dari titik ini kita bisa melihat langsung Zamzam Tower dan area Masjidil Haram,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Lokasi yang diincar ini memiliki luas yang sangat signifikan, yakni “sekitar 80 hektare.” Keunggulannya tidak hanya pada luas, tetapi juga lokasinya yang premium.
“Jadi ini dalam proses negosiasi yang berada di area Masar Project, terintegrasi dengan kereta yang langsung menuju Masjidil Haram, serta jalur pedestrian sekitar dua kilometer dari Masjidil Haram,” jelas Dahnil.
Pemerintah Indonesia kini tengah berjuang dalam tender terbuka untuk mendapatkan lahan tersebut. Proses lelang ini dijadwalkan akan ditutup pada 30 Oktober mendatang dan dipimpin langsung oleh Kepala Danantara, Rosan Roeslani.
Menurut Kompas TV, persaingan dalam tender ini cukup ketat, dengan “sekitar 90 entitas lain” yang juga ikut serta dalam proses bidding.
“InsyaAllah ini menjadi alternatif utama lokasi Kampung Haji Indonesia. Kami mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia supaya kita menang lelang,” tutur Dahnil, seraya menambahkan bahwa Presiden Prabowo sangat serius mengupayakan hal ini dan akan berbicara langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), untuk mengamankan proyek tersebut.
Visi Kampung Haji: Layanan Terpadu di Bawah Kontrol RI
Tujuan utama di balik proyek ambisius ini adalah untuk memberikan kendali penuh kepada pemerintah Indonesia dalam mengelola fasilitas jemaah. Selama ini, Indonesia bergantung pada penyewaan akomodasi dan layanan dari pihak ketiga di Arab Saudi.
Dengan adanya Kampung Haji atau “Rumah Indonesia” ini, pemerintah dapat mengatur standar pelayanan secara langsung.
Presiden Prabowo menargetkan proyek ini dapat segera rampung agar pelayanan bagi jemaah Indonesia dapat terjamin kualitasnya.
“Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri,” kata Prabowo. “Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, makan semuanya kita atur, supaya tidak ada lagi kekurangan, atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah haji kita.”
Kampung Haji ini dibayangkan sebagai sebuah kompleks terpadu yang tidak hanya menyediakan akomodasi (hotel), tetapi juga layanan konsumsi, hingga fasilitas kesehatan yang dikelola langsung oleh Indonesia. Ini diharapkan dapat mengakhiri berbagai keluhan yang mungkin muncul dari jemaah terkait kualitas layanan selama berada di Tanah Suci.
Pencapaian ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penegasan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan penyelenggara haji terbesar di dunia, yang kini memiliki kedudukan istimewa di mata Kerajaan Arab Saudi.